Harjiyatni, Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara 161 No. 30/G/LH/2017/PTUN.Mks. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka tulisan hendak membahas lebih lanjut mengenai, Pertama, putusan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar No. 30/G/LH/2017/ PTUN.Mks mampu atau tidak mampu memberikan

Tak sedikit gugatan tata usaha negara justru nyangkut di tahap ini. Sepanjang catur wulan pertama 2010, PTUN Jakarta mencatat delapan perkara yang kandas pada dismissal process . Rinciannya, empat perkara pada Januari, dua perkara pada Februari, dan masing-masing satu perkara pada Maret dan April.

tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami revisi. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Perubahan signifikan menyangkut 2 hal yaitu perubahan di bidang pembinaan kelembagaan dan perubahan di bidang teknis Yustisial Revisi UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Sebelumnya OOD diatur daam Pasal 1365 BW yang menjadi kewenangan PN,” kata Rosa dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) Penelitian berjudul “ Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad-OOD), yang digelar Balitbang Diklatkumdil MA, belum lama ini. This study aims to analyze the comparison of environmental dispute resolution in the State Administrative Court (PTUN) of Indonesia and its Thailand equivalent. This is a normative legal research, using statutory and comparative approaches. The results of the study are presented in an analytical descriptive form. The results of the study conclude that first, the equatlisation for the Peradilan Tata Usaha Negara DIAJUKAN SEBAGAI TUGAS MATA KULIAH HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DOSEN PENGAMPU : EDI PRANOTO, S.H.,M.HUM. Disusun oleh : Pujatmi 181003742015569 Novitri Eka Hapsari 181003742015722 Vita Meylani Susanti 181003742015890 Sendy P.Prilyawan 181003742015569 Vinani Yosila Apriliansyah 181003742015724 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG NOVEMBER . 379 138 142 202 2 89 284 132

contoh kasus peradilan tata usaha negara